Posted by: Hartoto | 10/24/2009

Jangan Eksploitasi Guruku

Umar Ibsal – Beberapa waktu lalu  di salah satu talkshow talevisi swasta nasional, ditampilkan seorang kepala sekolah SMP yang sekaligus berprofesi sebagai pemulung. Dalam acara itu, sang kepala sekolah yang tentunya juga berprofesi sebagai guru menceritakan pahit getirnya menjadi seorang guru yang hidup serba kekurangan. Bahkan dengan jabatan sebagai kepala sekolah pun dia masih harus mengais rejeki dengan merangkap sebagai seorang pemulung sampah. Nasib yang tidak kalah getirnya diilustrasikan pada sebuah iklan di televisi yang menggambarkan seorang kepala sekolah SMP yang terpaksa menjual motor tuanya demi mendapatkan uang untuk biaya kesehatan istrinya.

Kedua kisah tersebut seakan menegaskan kepada kita betapa profesi seorang guru bahkan yang merangkap sebagai kepala sekolah sekalipun masih jauh dari standar hidup yang layak. Penulis teringat ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, sangat jarang rekan-rekan penulis yang bercita-cita menjadi guru. Mereka kebanyakan bercita-cita menjadi dokter, insinyur atau pilot.  Mungkin mereka sudah didoktrin oleh orangtua mereka bahwa guru adalah  profesi yang kurang prospektif  bagi masa depan mereka.

Berbagai atribut yang dilekatkan pada guru sebagai profesi alternatif, kurang sejahtera, kurang terdidik, kurang berwibawa, dan berbagai atribut negatif lainnya menjadi dasar perjuangan kaum “oemar bakry” untuk mendesak pemerintah memperhatikan kesejahteraan mereka. Maka disusunlah sebuah undang-undang yang disebut Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 ( UUGD No 14/2005) sebagai “payung “ hukum peningkatan kesejahteraan para guru.

Perjuangan kaum guru ternyata tidak sia-sia. Pengesahan UUGD No. 14/2005  membawa angin segar bagi guru dengan meningkatnya kesejahteraan guru dan keluarganya. Pasal 15 UUGD No. 14/2005 menyebutkan bahwa selain gaji pokok, guru akan mendapatkan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru. Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa maslahat tambahan yang dimaksud adalah tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan sebagai guru serta kemudahan untuk memperoleh  pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lain.

Dengan adanya tunjangan dan maslahat tambahan tersebut, diharapkan guru akan keluar dari “jurang” kemelaratan serta berbagai atribut “miring”  yang disematkan pada profesi guru.

Tak ada lagi kisah kepala sekolah yang merangkap sebagai pemulung dan berbagai kisah miris tentang guru.  Profesi guru akan menjadi cita-cita idaman bagi anak-anak untuk meraih masa depan mereka. Para orang tua akan mendorong anaknya masuk ke perguruan tinggi pencetak guru. Kesehatan guru dan keluarganya akan terjamin. Selama ini ketika ditanya apa profesinya, guru hanya menyebut profesiku guru ji kodong”. Kini dengan meningkatnya kesejahteraan guru, mereka dengan percaya diri dan bangga menyebut “profesi saya adalah guru”. Mereka tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat di sekitarnya. Para guru yang dulunya hanya memakai sepeda butut untuk pergi mengajar mungkin saja akan mengganti sepeda bututnya dengan kendaraan roda dua bahkan mungkin roda empat.

Namun, banyaknya tunjangan serta perubahan nasib di atas tidak langsung dinikmati oleh para guru kita.  Mereka harus memenuhi berbagai macam persyaratan sebagai guru profeional seperti yang diamanahkan oleh UUGD No. 14/2005. Pasal 8 mensyaratkan guru harus berkualifikasi sarjana atau program diploma empat. Selain itu, pasal 10 menjelaskan bahwa guru juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial serta kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Untuk memperoleh predikat sebagai guru profesional, guru harus mengumpulkan minimal 850 kredit yang diakumulasi dari kualifikasi dan keempat kompetensi guru. Salah satu jalan untuk mencapai kredit itu adalah intensitas guru dalam mengikuti berbagai forum ilmiah, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.

Pasca disahkannya UUGD No.14/2005, forum-forum ilmiah seperti seminar, workshop serta pelatihan-pelatihan semakin marak dilaksanakan, baik itu dilakukan oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga-lembaga yang “concern” terhadap dunia pendidikan. Sebuah ikhtiar mulia dalam rangka peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan guru sebagai “jembatan” menuju guru profesional.

Dari pengalaman penulis di berbagai forum ilmiah, seperti seminar, pelatihan maupun workshop, ada saja oknum guru maupun oknum dari lembaga penyelenggara yang melakukan jual beli sertifikat.  Dengan semangat “45”, para guru “bergerilya”  mencari kegiatan-kegiatan ilmiah yang mempunyai kredit tinggi. Meski umur mereka sudah berkepala empat atau lima dengan masa pengabdian puluhan tahun, tetap saja mereka bersemangat meraih predikat sebagai guru professional. Dengan predikat itu, kesejahteraan mereka akan meningkat berlipat ganda meskipun hanya dinikmati beberapa tahun saja sebelum pensiun.

Guru kemudian terjebak dalam ajang jual beli sertifikat sehingga kondisinya tidak jauh berbeda dengan jual beli hukum seperti yang terjadi di sistem peradilan di republik ini. Di negeri ini hukum bisa dijual oleh orang-orang yang sering kita sebut sebagai mafia peradilan. Kalau di bidang hukum disebut sebagai mafia peradilan, maka dalam kasus ini oknum penjual sertifikat saya sebut sebagai mafia pendidikan. Apakah ini yang kita harapkan dari sertifikasi guru? Jawabnya tentu tidak!

Di berbagai forum ilmiah, kontribusi yang ditarik dari guru sebagai peserta menyiratkan bahwa sertifikasi guru dijadikan sebagai ladang basah untuk mengeruk keuntungan dimana guru dijadikan sebagai objek eksploitasi. Seminar, pelatihan maupun workshop yang diselenggarakan hanya dalam waktu sehari, itupun hanya sekitar 5 jam  menarik kontribusi dari 50 ribu rupiah hingga 150 ribu. Suatu angka yang sangat fantastis sekaligus ironis.  Dengan gaji sekitar 1, 5 sampai 2,5 juta rupiah, guru harus mengalokasikan gajinya untuk berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan dapur, bayar tagihan listrik, air, telepon, bahkan mungkin tagihan kredit motor/rumah atau pinjaman koperasi. Belum lagi dialokasikan untuk BBM, kesehatan keluarga, pakaian, uang sekolah anak dan sumbangan ketika menghadiri acara pernikahan. Kebutuhan tersebut baru mencakup kebutuhan primer, belum lagi alokasi keuangan untuk meningkatkan kualitas guru dengan membeli buku, koran, jurnal, majalah ataupun menjelajahi internet. Selain itu, guru juga harus mengalokasikan uangnya untuk menabung, membayar pajak  maupun kebutuhan rekreasi keluarga.

Selain mengejar  sertifikat  di berbagai forum ilmiah, guru yang belum berkualifikasi sarjana diharuskan mendapatkan gelar sarjana sebagai syarat kualifikasi untuk sertifikasi. Untuk mendapatkan gelar sarjana, tentunya mereka harus kembali lagi ke bangku kuliah  dengan meninggalkan keluarga dan siswa mereka di sekolah. Bagi guru yang aksesnya jauh dari kampus, mereka harus merogoh kocek yang sudah “kering” untuk transportasi.  Belum lagi mereka yang tidak masuk dalam daftar peningkatan kualifikasi yang dibiayai oleh pemerintah harus mengalokasikan gajinya untuk mendapatkan strata satu. Kondisi tersebut tidak luput dari “intaian” para mafia pendidikan untuk menawarkan jalan pintas bagi guru untuk memperoleh gelar sarjana. Maka bertebaranlah berbagai perguruan tinggi “siluman” yang akreditasinya masih dipertanyakan. Lagi-lagi guru menjadi objek eksploitasi para mafia pendidikan.

Untuk masuk dalam daftar tunggu (waiting list) program sertifikasi, lagi-lagi guru harus menempuh jalur birokratis yang berbelit-belit serta persaingan dengan guru-guru lainnya. Kondisi tersebut kembali akan diintai oleh oknum aparat, mulai dari tingkat sekolah hingga dinas pendidikan. Oknum tersebut mungkin saja akan menawarkan “jalan pintas” bagi guru untuk masuk dalam program sertifikasi yang didanai oleh pemerintah. Oknum aparat pemerintah lagi-lagi menjadi mafia pendidikan yang mengeruk keuntungan dari sertifikasi guru, dan tentu saja guru menjadi objek yang “empuk” untuk dieksploitasi.

Proses sertifikasi telah dimulai oleh pemerintah pada tahun 2007 dengan memprogram proses sertifikasi bagi 170.450 guru yang terdiri dari 132.376 guru PNS dan  38.074 Non PNS. Khusus di Sulawesi  Selatan, mendapat jatah 7.593 guru yang terdiri dari 5.900  guru PNS dan  1.693 guru Non PNS (Balitbang Depdiknas, 2007). Dari 2,7 juta guru di Indonesia saat ini, terdapat 1,4 juta diantaranya guru SD. Ironisnya, hanya 8,3 persen dari guru-guru SD itu yang memenuhi syarat untuk jadi guru SD. Sisanya, 91,7 persen tidak memenuhi syarat dari segi kualifikasi akademik. Selain itu, guru yang tidak layak mengajar atau tidak layak menjadi guru berjumlah 912.505 orang, terdiri dari 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA, dan 63.961 guru SMK. Tercatat pula 15 persen guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahliannya atau bidangnya (diolah dari berbagai sumber, 2007). Dengan asumsi sekitar 170 ribu guru pertahun yang disertifikasi, artinya dibutuhkan waktu antrian sekitar  14-15 tahun untuk melakukan sertifikasi bagi seluruh guru. Ini belum termasuk guru-guru muda yang akan direkrut setiap tahun, meskipun setiap tahun ada juga guru yang memasuki masa pensiun.

Dari data di atas, masih ada sekitar 2,5 juta guru yang belum disertifikasi dan menunggu giliran untuk menikmati berbagai tunjangan sebagai guru bersertifikat. Dari hitung-hitungan mafia pendidikan, ini berarti mereka masih mempunyai objek yang bisa dieksploitasi sekitar 2,5 juta orang. Suatu angka yang cukup menggiurkan. Akhirnya pendidikan tak ubanhya seperti ladang bisnis yang menggiurkan dan uang menjadi ukuran segala-galanya. Moral tidak lagi menjadi pilar utama dalam pendidikan.  Lembaga pendidikan tak lagi menjadi laboratorium pencerahan (enlightment) bagi manusia, melainkan berubah menjadi lembaga yang berorientasi pasar. Sertifikasi kini menjadi komoditi baru bagi kaum kapitalis setelah otonomi kampus melalui Badan Hukum Milik Negara Perguruan Tinggi (BHMN PT).

Guru kemudian menjadi “sapi perahan” yang diperas oleh mafia pendidikan dan lingkungannya yang dalam istilah karl marx disebut sebagai proses alienasi (keterasingan). Guru akhirnya menjadi terasing dengan dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya.

Dari analisis di atas, dapat kita bayangkan betapa terjal rintangan yang harus dilalui oleh seorang guru untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Padahal , beban yang diamanahkan di pundak seorang guru sebagai  pencetak kader bangsa  sangat  besar.  Pasal 4 UUGD No. 14/2005 bahkan  menyatakan bahwa guru merupakan agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Padahal dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005,standar  mutu pendidikan nasional tidak hanya ditentukan oleh guru, tetapi juga ditentukan oleh sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, pendanaan pendidikan maupun kurikulum di tingkat satuan pendidikan seperti yang dinyatakan pada. Jangan sampai guru dijadikan sebagai kambing hitam terhadap kebobrokan pendidikan negeri ini. Mengutip Eko Prasetyo  (2005) dalam bukunya orang miskin dilarang sekolah, jangan sampai ukuran keberhasilan pendidikan bukan lagi pada kemampuan untuk melindungi guru serta peserta didik melainkan akumulasi laba yang didapat dari proses pendidikan. wallahu alam…

Download Lengkap: JANGAN EKSPOITASI GURUKU


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: