Posted by: Hartoto | 10/12/2009

BHP dan Spiral Kemiskinan

Umar Ibsal – Pengesahan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh DPR RI pada 17 Desember 2008 memulai babak baru pendidikan di Indonesia. Harapan masyarakat kelas bawah untuk mengecap pendidikan perlahan mulai redup seiring dengan otonomi institusi pendidikan yang diamanahkan UU BHP.

Konsep BHP adalah perubahan bentuk institusi  pendidikan formal di Indonesia menjadi Badan Hukum Pendidikan. Mulai dari tingkat pendidikan dasar (SD, SMP/ sederajat), pendidikan menengah (SMA/sederajat) hingga pendidikan tinggi. Institusi pendidikan dengan bentuk BHP ini akan menjalankan mekanisme pengelolaan sebagaimana pengelolaan badan hukum (perusahaan).

Suatu perusahaan akan menjalankan kegiatannya berorientasi pada keuntungan. Demikian pula halnya yang terjadi dengan BHP. Ini berarti bahwa pelaksanaan pendidikan bukan lagi berorientasi pada tercapainya output peserta didik yang bermutu, melainkan seberapa besar keuntungan yang telah dihasilkan oleh institusi BHP.

BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi juga dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio (saham)  seperti yang tercantum pada pasal 42 ayat 1. Sebagaimana  layaknya perusahaan, institusi BHP pun dapat bermain di bursa saham. Sekadar diketahui, krisis ekonomi global tahun 2008  menyebabkan banyaknya perusahaan yang bermain di bursa saham dinyatakan bangkrut (pailit). Nah, jika perguruan tinggi telah bermain di bursa saham dan dinyatakan bangkrut, lalu bagaimana nasib dosen, karyawan, dan mahasiswa?

Konsep BHP bermula dengan penetapan PP No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum. Berbekal PP inilah, kemudian pemerintah menetapkan UI, UGM, ITB, dan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) pada tahun 2000 dan dua tahun kemudian menyusul UPI, USU dan UNAIR. Seiring dengan itu biaya masuk perguruan tinggi dan biaya kuliah di PT BHMN melonjak naik, jalur masuk dengan menyetor uang puluhan hingga ratusan juta menjadi tren baru di PT BHMN. “Harga jual” setiap jurusan berbeda-beda, tergantung ratingnya di bursa kerja.

PT BHMN menjadi masa transisi PTN menjadi BHP dengan diundangkannya UU Sisdiknas tahun 2003 yang mengamanatkan seluruh satuan penyelenggara pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi untuk mengubah dirinya menjadi BHP. Setelah melalui modifikasi dan penyesuaian sejak tahun 2003, akhirnya RUU BHP disahkan.

Pendidikan sebagai Investasi?

Perubahan lembaga pendidikan menjadi BHP tentunya akan merubah paradigma orang tua. Untuk menyekolahkan anaknya hingga jenjang pendidikan tinggi, hal yang pertama yang harus ditanamkan adalah pendidikan sebagai investasi. Layaknya seorang pengusaha dalam kepemilikan saham di suatu perusahaan, semakin besar dana yang diinvestasikan, maka semakin besar pula keuntungan bagi hasil  yang akan didapatkan. Prinsip inilah yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah dengan melakukan privatisasi lembaga pendidikan.

Jika prinsip pengusaha tersebut berlaku untuk dunia pendidikan, lalu bagaimana dengan Si Miskin? Apakah Si Miskin masih mempunyai cukup uang untuk menginvestasikan uangnya untuk pendidikan? Sedangkan untuk isi perut saja harus “dijamak” dua kali bahkan mungkin hanya sekali sehari! Modal kecerdasan intelektual tidak menjamin Si Miskin mencicipi pendidikan.

Realitas di atas tidak terlepas dari jeratan ekonomi neoliberal sebagai konsekuensi globalisasi ekonomi yang berorientasi ekonomi pasar (market-driven economy). Salah satu implementasi dari sistem ekonomi neoliberal adalah dengan melakukan pencabutan subsidi di berbagai sektor kehidupan sosial, termasuk subsidi pendidikan dan subsidi BBM. Maka terjadilah privatisasi pendidikan yang dibungkus oleh kebijakan otonomi perguruan tinggi maupun otonomi sekolah. Perlahan namun pasti pemerintah sedikit demi sedikit  mulai lepas tangan dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh warganya.

Padahal, di setiap momen kampanye pemilihan bupati, walikota, gubernur, anggota DPR(D) , DPD,  hingga presiden, pemikiran masyarakat dicekoki dengan iming-iming pendidikan gratis atau paling tidak pendidikan murah. Jargon pendidikan seolah menjadi komoditi utama yang laku untuk dijual pada saat kampanye politik.

Padahal siapapun yang terpilih di Pilkada/Pemilu, pendidikan memang harus menjadi prioritas sesuai amanat konstitusi. Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat. Nah, jika institusi pendidikan telah berubah “wajah” menjadi BHP, masihkah pendidikan dapat dinikmati oleh masyarakat kelas “teri”?

Spiral  Kemiskinan

Keterbatasan memperoleh akses pendidikan akan semakin menjerumuskan Si Miskin ke dalam jurang kebodohan. Perjuangan untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan hanya menjadi sesuatu yang utopis. Akhrinya Si Miskin akan selamanya menjadi bodoh dan tidak mempunyai keterampilan. Karena tidak mempunyai keterampilan mereka tidak mempunyai pekerjaan, apalagi menciptakan lapangan pekerjaan. Jika menjadi pengangguran, mereka akan menjadi beban bagi keluarga, masyarakat dan tentunya pemerintah.

Dengan demikian mereka selamanya tidak akan menjadi siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Orang miskin akan melahirkan orang miskin dari generasi ke generasi sehingga  terbentuklah spiral  kemiskinan. Menurut Karl Marx, kondisi tersebut disebut sebagai alienasi (keterasingan). Keterasingan Si Miskin terhadap lingkungannya sendiri. terasing dari hak-haknya untuk memperoleh pendidikan sebagai hak dasar setiap manusia yang diatur dalam konstitusi negara. Dan Si Miskin selamanya akan menjadi “Tamu” di negerinya sendiri!

*Penulis adalah Mahasiswa, Dewan Pendamping Lembaga Penelitian Mahasiswa (LPM) Penalaran UNM, Pemenang Beasiswa Riset Opini Publik Indonesia 2008.

Download Lengkap : BHP DAN SPIRAL KEMISKINAN


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: