Posted by: Hartoto | 10/10/2009

Anomali Sertifikasi Guru

Umar Ibsal – Sejak diberlakukan pada akhir tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen  No. 14 tahun 2005 memberikan secercah harapan bagi guru untuk hidup sejahtera dengan berbagai tunjangan yang dilekatkan pada profesi mereka. Memasuki usia keempat sejak diundangkannya, undang-undang tersebut masih menimbulkan banyak penyimpangan (anomali)  dalam impelementasinya.

Dengan predikat sebagai guru profesional, guru akan mendapatkan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru. Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa maslahat tambahan yang dimaksud adalah tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan sebagai guru serta kemudahan untuk memperoleh  pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lain.

Namun, banyaknya tunjangan serta perubahan nasib di atas tidak langsung dinikmati oleh para guru.  Mereka harus memenuhi berbagai macam persyaratan sebagai guru profesional seperti yang diamanahkan oleh UUGD No. 14/2005. Pasal 8 mensyaratkan guru harus berkualifikasi S1 atau D  IV. Selain itu, pasal 10 menjelaskan bahwa guru juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial serta kompetensi profesional. Untuk memperoleh predikat sebagai guru profesional, guru harus mengumpulkan minimal 850 kredit yang diakumulasi dari kualifikasi pendidikan dan keempat kompetensi guru.

Perburuan Sertifikat

Pasca disahkannya UUGD No.14/2005, forum-forum ilmiah seperti seminar, workshop serta pelatihan semakin marak dilaksanakan, baik itu dilakukan oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan maupun lembaga swadaya masyarakat yang “concern” terhadap dunia pendidikan.

Dari pengalaman penulis di berbagai seminar, pelatihan maupun workshop, ada saja oknum guru maupun oknum dari lembaga penyelenggara kegiatan yang melakukan jual beli sertifikat.  Modusnya adalah oknum guru dapat memperoleh sertifikat meskipun tidak menghadiri kegiatan, tentunya setelah melakukan kongkalikong dengan oknum pihak penyelenggara. Lembaran Sertifikat bisa dibeli dari harga 50 ribu hingga ratusan ribu, tergantung kredit poinnya dalam penilaian portofolio. Pelaksanaan seminar pun cenderung hanya formalitas semata tanpa mempertimbangkan efektifitas kegiatan. Membludaknya  peserta tidak sebanding dengan terbatasnya ruangan tempat pelatihan berlangsung. Belum lagi pelaksanaan seminar yang dirangkai  dengan workshop. Ironisnya lagi, semua itu bisa didapatkan dalam tempo sehari saja.

Salah seorang anggota tim asesor di Makassar bahkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai asesor  karena melihat banyaknya dokumen portofolio palsu yang tetap diloloskan (Profesi, 2008). Ditemukan juga ada guru yang berusaha untuk menyuap atau berusaha memberikan uang secara tidak sah kepada asesor. Dokumen portofolio guru tersebut ditunda penilaiannya dan dikembalikan kepada guru melalui dinas pendidikan kabupaten/kota (www.sertifikasiguru.org,2007). Karya ilmiah pun dapat di-order demi melengkapi dokumen portofolio.

Eksploitasi Guru

Selain mengejar  sertifikat  di berbagai forum ilmiah, guru yang belum berkualifikasi sarjana diharuskan mendapatkan gelar sarjana sebagai syarat kualifikasi untuk sertifikasi. Untuk mendapatkan gelar sarjana, tentunya mereka harus kembali lagi ke bangku kuliah  dengan meninggalkan keluarga dan siswa mereka di sekolah. Bagi guru yang tidak masuk dalam daftar peningkatan kualifikasi yang dibiayai oleh pemerintah, mereka harus mengalokasikan gajinya untuk mendapatkan S1. Kondisi tersebut tidak luput dari “intaian” oknum perguruan tinggi dengan menawarkan jalan pintas bagi guru untuk memperoleh gelar sarjana. Maka bertebaranlah berbagai perguruan tinggi “siluman” yang akreditasinya masih dipertanyakan.

Untuk masuk dalam daftar tunggu program sertifikasi, lagi-lagi guru harus menempuh jalur birokratis yang berbelit-belit. Kondisi tersebut kembali akan diintai oleh oknum aparat, mulai dari tingkat sekolah hingga dinas pendidikan. Oknum tersebut mungkin saja akan menawarkan “jalan pintas” bagi guru untuk masuk dalam program sertifikasi yang didanai oleh pemerintah. Oknum aparat pemerintah lagi-lagi mengeruk keuntungan dari sertifikasi guru dan tentu saja guru menjadi objek yang “empuk” untuk dieksploitasi. Fenomena tersebut membawa guru  dalam ajang suap menyuap, kolusi dan korupsi baru Nah, apakah ini yang kita harapkan dari sertifikasi guru? Jawabnya tentu tidak!

Tindakan pemalsuan dokumen portofolio yang dilakukan oleh oknum guru tentunya merupakan perbuatan yang tercela dan tidak sejalan dengan prinsip sertifikasi guru yang mengedepankan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel. Jika pendidik saja telah melakukan  kecurangan  demi selembar sertifikat profesional, lalu kepada siapa lagi bangsa ini mesti berharap?

Pendidikan tak ubahya seperti ladang bisnis yang menggiurkan dan uang menjadi ukuran segala-galanya. Moral tidak lagi menjadi pilar utama dalam pendidikan.  Lembaga pendidikan tak lagi menjadi laboratorium pencerahan (enlightment) bagi manusia, melainkan berubah menjadi lembaga yang berorientasi pasar.  Jika praktik eksploitasi guru terus berlangsung, maka tunggu saja eksploitasi murid dilakukan oleh gurunya sendiri.

Fenomena di atas tentunya hanya dilakukan oleh oknum guru yang telah mengalami degradasi moral, bukan dilakukan oleh guru secara keseluruhan. Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga. Citra mulia guru luntur lantaran hasrat segelintir oknum guru yang ingin segera mencicipi kesejahteraan melalui jalan pintas.

Dari fenomena tersebut, dapat kita bayangkan betapa terjal rintangan yang harus dilalui oleh seorang guru untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mengutip Eko Prasetyo  (2005) dalam bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah, jangan sampai ukuran keberhasilan pendidikan bukan lagi pada kemampuan untuk melindungi guru serta peserta didik melainkan akumulasi laba yang didapat dari proses pendidikan.

*Penulis adalah Mahasiswa Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Makassar.  Dewan Pendamping Lembaga Penelitian Mahasiswa (LPM) PENALARAN UNM.

Download Lengkap: ANOMALI SERTIFIKASI GURU


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: